KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN AKSI HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA STUDI KASUS PENYANDANG DISABILITAS MELALUI RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA GENERASI KELIMA DI TAHUN 2021

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan undang-undang. Setelah reformasi, upaya pemenuhan hak asasi manusia oleh pemerintah Republik Indonesia salah satunya dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang dijalankan perlima tahun dan saat ini sudah mencapai generasi kelima. Setiap generasi dari RANHAM memiliki target dan capaian yang berbeda sesuai dengan perkembangan diskursus HAM di Indonesia. Program RANHAM memilki jangkauan yang sangat luas dalam isu pemenuhan HAM karena mencakup kerja sama lintas Kementerian/Lembaga dan juga pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Penelitian ini mencoba untuk menelisik keberhasilan dan juga permasalahan yang timbul dari RANHAM di tahun 2021 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 dalam pemenuhan hak asasi manusia untuk penyandang disabilitas sesuai dengan dengan yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 8 Tahun 2016. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menelaah bahan kepustakaan dan bahan-bahan sekunder. Penelitian normatif bertujuan mengarahkan, menganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi, dan menilai hukum positif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dijalankannya RANHAM pada 2021 menjadi perwujudan dari pelaksanaan HAM sebagai tanggung jawab negara sesuai dengan yang termaktub di Pasal 28I ayat (4) serta Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999. Tantangan yang muncul dari pelaksanaan RANHAM dapat diatasi dengan mensahkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2022 dan dengan dikeluarkannya kebijakan oleh Direktorat Jenderal HAM sesuai kewenangannya sebagai Sekretariat Panitia Nasional RANHAM. Rekomendasi pertama dari penelitian ini agar Panitia Nasional RANHAM melakukan pendampingan lebih lanjut dan memfasilitasi dukungan anggaran. Rekomendasi kedua agar Ditjen HAM selaku sekretariat Panitia Nasional RANHAM dapat mengoptimalkan perannya dalam berkoordinasi dengan K/L dan Pemda dalam menjalankan RANHAM

1.  UEU-Master-36272-COVER.Image.Marked.pdf - 222 KB
2.  UEU-Master-36272-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 220 KB
3.  UEU-Master-36272-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 215 KB
4.  UEU-Master-36272-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 243 KB
5.  UEU-Master-36272-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 335 KB
6.  UEU-Master-36272-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 293 KB
7.  UEU-Master-36272-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 293 KB
8.  UEU-Master-36272-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 330 KB
9.  UEU-Master-36272-BAB1.Image.Marked.pdf - 432 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN